Lewati ke isi
CakraKoin

#104 Rantai utama · penerbitan token

Cara Membuat Mata Uang Kripto Sendiri: Peta Konsep dan Risiko Hukumnya

Menerbitkan token kini bisa dilakukan dalam hitungan menit, dan justru karena itu banyak proyek berakhir buruk. Halaman ini menjelaskan jalur teknis yang ada, apa yang harus dipikirkan sebelum menulis satu baris kode, dan di mana garis hukumnya di Indonesia.

Redaksi CakraKoinDitinjau 28 Sep 2026±5 menit baca

Model tiga dimensi arsitektur berlapis dengan lempeng biru dan perak saat matahari terbenam

Baca dulu. Halaman ini menjelaskan konsep, tahapan, dan risiko, bukan tutorial kode siap pakai. Menerbitkan token lalu menawarkannya kepada publik dengan janji keuntungan dapat melanggar hukum dan merugikan orang lain. Isi ini bukan nasihat hukum.

Dua jalur membuat mata uang kripto

Ketika orang bertanya cara membuat kripto, cara buat mata uang kripto sendiri, atau cara membuat uang digital, sebenarnya ada dua pekerjaan yang sangat berbeda di balik pertanyaan itu. Jalur pertama adalah membangun blockchain sendiri, lengkap dengan coin aslinya. Jalur kedua adalah menerbitkan token di atas blockchain yang sudah berjalan. Hampir semua proyek baru memilih jalur kedua.

Membuat coin vs membuat token
AspekBlockchain dan coin sendiriToken di jaringan yang ada
Yang dibangunPerangkat lunak node, aturan konsensus, jaringan pesertaSatu smart contract yang mencatat saldo
KeamananHarus dibangun dari nol; jaringan kecil rawan diambil alihMenumpang keamanan jaringan induk
Kebutuhan timPengembang protokol, operator node, komunitas penambang atau validatorPengembang smart contract dan auditor
Contoh sejarahLitecoin dikembangkan dari kode sumber BitcoinToken standar ERC-20 di Ethereum

Perbedaan mendasar keduanya kami uraikan di coin vs token. Satu hal perlu diluruskan sejak awal, terutama bagi yang mencari cara membuat mata uang digital: membuat mata uang digital dalam arti uang resmi bukan wewenang perorangan. Di Indonesia, mata uang yang sah adalah rupiah. Yang bisa dibuat orang atau perusahaan adalah aset kripto, bukan uang.

Smart contract dan standar token

Smart contract adalah program yang disimpan di blockchain dan dijalankan oleh semua node dengan hasil yang sama. Token hanyalah smart contract yang menyimpan tabel “alamat ini punya sekian unit” dan menyediakan fungsi untuk memindahkannya.

Agar dompet, bursa, dan aplikasi bisa mengenali token tanpa perlu menyesuaikan diri satu per satu, komunitas Ethereum menyepakati standar. Standar ERC-20 diusulkan Fabian Vogelsteller dan Vitalik Buterin pada 19 November 2015. Isinya adalah daftar fungsi yang wajib tersedia:

Fungsi dalam standar ERC-20 dan artinya
FungsiArtinya dalam bahasa sehari-hari
name, symbol, decimalsNama, singkatan, dan jumlah angka di belakang koma (opsional)
totalSupplyJumlah seluruh unit yang ada
balanceOfSaldo sebuah alamat
transferMemindahkan token dari pemilik ke alamat lain
approve, allowanceMemberi izin pihak lain memakai sejumlah token, dan mengecek sisa izinnya
transferFromPihak yang diberi izin memindahkan token atas nama pemilik

Standar lain melayani kebutuhan berbeda. ERC-721 untuk token yang setiap unitnya unik (non-fungible), sedangkan ERC-1155 memungkinkan satu kontrak mengelola token yang bisa dipertukarkan dan yang unik sekaligus. Jaringan lain punya standar serupa dengan nama berbeda.

Keputusan desain sebelum menulis kode

Kode token standar relatif pendek. Yang menentukan nasib proyek justru keputusan-keputusan berikut, yang semuanya akan terlihat publik di rantai:

  • Total suplai dan pembagiannya. Berapa unit, siapa mendapat berapa, dan apakah porsi tim dikunci bertahap.
  • Hak mencetak dan membakar. Apakah ada alamat yang bisa mencetak unit baru kapan saja? Hak seperti ini adalah tanda bahaya bagi pemegang token.
  • Hak istimewa pemilik kontrak. Misalnya kemampuan membekukan saldo atau mengubah biaya transfer. Semakin besar hak pemilik, semakin besar kepercayaan yang diminta.
  • Bisa diperbarui atau tidak. Kontrak yang tidak bisa diubah lebih mudah dipercaya, tetapi bug-nya juga permanen.
  • Fungsi nyata token. Apakah dipakai untuk membayar layanan, memberi hak suara, atau tidak punya fungsi selain diperdagangkan. Lihat pembahasan token utilitas dan tata kelola.

Tahapan umum menerbitkan token

  1. Uji tujuan dan kelayakan hukum. Tulis dalam satu kalimat mengapa proyek butuh token. Jika tidak bisa, kemungkinan besar tidak butuh.
  2. Pilih jaringan. Pertimbangkan biaya transaksi, ekosistem dompet, dan standar token yang berlaku di sana.
  3. Susun spesifikasi tertulis. Suplai, hak pemilik, jadwal distribusi, dan skenario darurat.
  4. Kembangkan dan uji di testnet. Jaringan uji memakai aset tanpa nilai sehingga kesalahan tidak merugikan siapa pun.
  5. Audit independen. Minta pihak luar memeriksa kode dan logika ekonominya.
  6. Penerbitan di jaringan utama. Transaksi pembuatan kontrak membayar biaya gas, dan sejak itu kontrak tidak bisa ditarik kembali.
  7. Verifikasi kode sumber. Unggah kode ke block explorer agar siapa pun bisa mencocokkan dengan kontrak yang berjalan.
  8. Pemeliharaan. Pantau kontrak, dokumentasikan perubahan, dan jawab pertanyaan pemegang token.

Mengapa audit bukan formalitas

Kasus The DAO pada 2016 menjadi pelajaran klasik. Organisasi berbasis smart contract di Ethereum itu mengumpulkan dana dalam jumlah besar, lalu pada pertengahan Juni 2016 seorang peretas memanfaatkan celah kodenya dan menarik aset senilai sekitar 50 juta dolar AS. Komunitas Ethereum akhirnya melakukan hard fork pada 20 Juli 2016 untuk membalikkan pencurian itu, dan rantai yang menolak fork tetap berjalan sebagai Ethereum Classic.

Audit tidak menjamin kode bebas celah, tetapi menurunkan peluang kesalahan fatal. Hasil audit yang baik juga menyebut risiko yang tersisa, bukan hanya stempel “lulus”.

Komponen biaya membuat mata uang cryptocurrency

Kami sengaja tidak mencantumkan angka, karena biaya gas berubah setiap saat dan tarif jasa sangat beragam. Komponennya sendiri bisa dipetakan:

  • Biaya gas untuk menerbitkan kontrak dan transaksi awal, dibayar dengan coin induk jaringan.
  • Waktu pengembang dan penguji.
  • Audit keamanan oleh pihak independen.
  • Konsultasi hukum dan pajak.
  • Pemeliharaan, dokumentasi, dan dukungan pengguna selama token masih beredar.

Risiko hukum menerbitkan token di Indonesia

Berikut rambu yang perlu diperhatikan siapa pun yang ingin membuat mata uang kripto dan mengedarkannya di Indonesia:

  • Bukan alat pembayaran. UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di wilayah Indonesia, dan Bank Indonesia melarang kripto dipakai sebagai alat pembayaran sejak 1 Januari 2018. Token yang dipromosikan sebagai “uang pengganti rupiah” langsung berbenturan dengan aturan ini.
  • Pengawasan aset kripto. UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) memindahkan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK. Pedagang yang diawasi hanya boleh memperdagangkan aset yang masuk daftar resmi, sehingga token baru tidak otomatis bisa diperjualbelikan secara legal di platform tersebut.
  • Penghimpunan dana. Menjual token kepada publik dengan janji imbal hasil bisa dinilai sebagai penghimpunan dana masyarakat atau penawaran investasi tanpa izin, dengan ancaman sanksi berat.
  • Perlindungan konsumen dan data. Proyek yang mengumpulkan data pembeli wajib menjaga data pribadi sesuai UU Pelindungan Data Pribadi, dan klaim pemasaran yang menyesatkan bisa digugat.

Peraturan turunan di bidang ini terus bergerak. Sebelum menerbitkan apa pun untuk publik, konsultasikan dengan advokat yang memahami pasar modal dan aset digital, dan cek ketentuan terbaru OJK.

Jika tujuannya belajar, bukan berjualan

Cara paling aman memahami token adalah bereksperimen di testnet, membaca kode token yang sudah diverifikasi di block explorer, dan membandingkannya dengan teks standar resminya. Anda akan memahami cara kerja token sepenuhnya tanpa satu rupiah pun milik orang lain dipertaruhkan. Kalau ingin melihat contoh nyata token yang hanya bermodal lelucon, bacalah pembahasan memecoin; banyak di antaranya dibuat dengan kode standar dalam hitungan menit, dan sebagian besar menghilang secepat kemunculannya.

Tanya jawab singkat

Apakah membuat uang kripto sendiri itu legal?

Membuat token sebagai eksperimen teknis tidak otomatis melanggar hukum. Masalah muncul ketika token dipakai sebagai alat pembayaran di Indonesia, dijual ke publik dengan janji keuntungan, atau dipakai menghimpun dana masyarakat tanpa izin.

Berapa biaya membuat mata uang digital?

Menerbitkan token di jaringan yang ada hanya butuh biaya gas yang relatif kecil. Biaya sesungguhnya ada di audit keamanan, pengembangan, konsultasi hukum, dan pemeliharaan jangka panjang.

Apa bedanya membuat coin dan membuat token?

Coin berarti membangun blockchain sendiri beserta jaringan node dan mekanisme konsensusnya. Token cukup berupa smart contract di atas blockchain yang sudah berjalan, misalnya mengikuti standar ERC-20 di Ethereum.

Apakah token baru otomatis bisa diperdagangkan di Indonesia?

Tidak. Pedagang aset kripto yang diawasi di Indonesia hanya boleh memperdagangkan aset yang masuk daftar resmi regulator. Token buatan sendiri tidak otomatis masuk daftar itu.

Blok berikutnya untuk dibaca